• Home
More

    Pemblokiran IMEI Berpotensi Merugikan Konsumen

    Jakarta – Sistem kontrol ponsel ilegal yang menggunakan metode pemblokiran IMEI diyakini membuat banyak orang dirugikan. Meskipun kontrol nyata ponsel ilegal ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara.

    "Sistem pemblokiran ponsel ilegal harus diberlakukan di tingkat penjual. Tidak di tingkat pembeli. Belum pernah ada preseden konsumen yang dihukum. Jika pemerintah ingin mengambil tindakan, maka pergi ke toko. Pemerintah harus memiliki warna putih. daftar data. Pemerintah juga bisa meningkatkan pengawasan terhadap masuknya ponsel ilegal mulai dari pelabuhan hingga pertokoan. Sehingga semua pintu masuk bisa dimonitor. Jika diblokir dari level operator, konsumen akan dirugikan, "kata Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

    Menurut Heru, Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membuat sistem daftar putih dengan memasukkan data IMEI dari sertifikat registrasi produk impor dan produksi (TPP). Orang yang ingin membeli ponsel baru dapat memeriksa dan mendaftarkan IMEI dalam sistem yang dibangun oleh pemerintah.

    Jika validasi dan registrasi IMEI tidak dilakukan atau tidak sesuai dengan TPP impor dan data TPP produksi, maka ponsel tidak dapat digunakan dalam sistem operator Indonesia.

    Heru mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Informasi bahwa kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang terkandung dalam undang-undang telekomunikasi hanya mencapai penerbitan sertifikasi peralatan telekomunikasi. Agar semua perangkat telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah, jangan sampai mencapai sistem perdagangan telepon seluler. Apalagi memblokir ponsel.

    Menurut Heru, sebenarnya pencegahan ponsel ilegal adalah tugas pejabat bea cukai, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

    "Jika mereka bekerja secara optimal, masuknya ponsel ilegal pasti tidak akan pernah ada. Jika ada kebocoran, maka yang dipantau adalah di toko. Termasuk toko online. Karena pemerintah hanya berbicara tentang PPN. Tidak ada bea impor untuk ponsel "Ponsel diproduksi di luar negeri. Jadi mengendalikan sirkulasi ponsel di masyarakat lebih bersifat pencegahan daripada memperbaiki melalui pemblokiran," kata Heru.

    Heru melanjutkan, memblokir IMEI seharusnya hanya untuk ponsel curian. Sehingga masyarakat tidak dipersulit dan operator tidak disibukkan dengan masalah pemblokiran. Mantan komisioner BRTI meminta agar cara berpikir pemerintah dalam mencegah masuknya ponsel ilegal diubah dengan menyiapkan sistem pengawasan di toko sebelum orang-orang membelinya.

    Jika Kementerian Komunikasi dan Informasi terus bersikeras membuat kebijakan yang berada di luar wewenang Kementerian Komunikasi dan Informasi, Heru memperkirakan Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki potensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya atau menyalahgunakan kekuasaannya. Sehingga regulasi yang dibuat oleh Kominfo sangat mungkin untuk digugat (class action) di pengadilan.

    Artikel Terbaru

    IndiHome Sediakan Fasilitas Akses Internet Gratis di Halal Park

    Jakarta, Seluler. ID - Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia adalah salah satu negara potensial dalam mengembangkan ekonomi Islam. Melihat potensi...

    5 Alasan Wajib Coba Selfie dengan Vivo V17 Pro

    Jakarta, Seluler. ID - Munculnya tren selfie (selfie) di komunitas mendorong vivo untuk terus berinovasi di kamera depan (selfie camera). Mengusung berbagai fitur inovatif...

    Artikel Terkait

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here