• Home
More

    Kemenkominfo Bisa Memperoleh Tambahan PNBP Rp3 Triliun Jika Frekuensi 2,3Ghz Dilelang

    Jakarta, Seluler. ID – Dalam waktu dekat, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi (Kominfo) akan segera melakukan evaluasi 10 tahun pertama (izin diberikan mulai 17 November 2009) untuk 2,3 GHz Broadband Wireless Access (BWA).

    Satu-satunya BWA 2,3 GHz yang masih ada sampai sekarang adalah PT Berca Hardaya Perkasa. Namun ketika pemerintah membuka lelang peluang bisnis 2,3 GHz BWA di 15 zona, setidaknya 8 perusahaan memenangkan tender.

    Melihat banyak perusahaan BWA 2.3 yang jatuh, Mohammad Ridwan Effendi, Sekretaris Jenderal Pusat Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan bahwa penyelenggara Akses Nirkabel Pita Lebar (BWA) seperti Berca tidak memenuhi syarat untuk perpanjangan lisensi operasi telekomunikasi oleh Kominfo.

    "Saya melihat kemungkinan yang sangat kecil bahwa penyedia telekomunikasi BWA 2,3 GHz tidak akan mampu bersaing dengan operator seluler dengan teknologi GSM. Ini dapat dilihat dari jumlah operator BWA 2,3 GHz yang telah mati, tidak mampu bersaing dengan penyedia seluler seperti Smartfren, yang memiliki frekuensi yang sama pada 2,3 GHz. Yang saat ini masih hidup adalah bahwa pencapaian pengembangannya sangat, sangat minimal. Jadi semua operator BWA tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang, "jelas Ridwan.

    Misalnya, Berca. Dari 15 zona yang dilelang oleh pemerintah, perusahaan Murdaya Widyawimarta Poo (Poo Tjie Guan) mengendalikan 8 zona yang terdiri dari 21 provinsi dan 298 kabupaten kota. Tetapi kenyataan bahwa Berca dibangun hanya di 8 kota selama 10 tahun.

    Ridwan meminta Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate untuk dapat sepenuhnya mengevaluasi pembangunan jaringan yang telah dilakukan oleh Berca. Menurut Ridwan, dengan 10 tahun yang diberikan kepada Berca, mereka seharusnya membangun di hampir semua zona yang mereka menangi.

    Jika merujuk pada penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.53 / 2000, Berca seharusnya tidak mampu mempertahankan frekuensinya karena target pembangunannya belum terpenuhi, sehingga tidak efektif / memberikan banyak manfaat bagi Komunitas.

    Ridwan juga percaya bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk bertindak tegas dalam pengelolaan frekuensi yang merupakan sumber daya terbatas untuk mendukung implementasi broadband, dengan tidak memberikan perpanjangan lisensi untuk penyedia yang tidak dapat mendukung target pemerintah. dalam pemerataan dan penyediaan jaringan broadband ke komunitas yang lebih luas. .

    "Perusahaan yang tidak boleh berkomitmen untuk pembangunan jaringan tidak boleh memenuhi syarat untuk memiliki lisensi mereka diperpanjang. Mereka tidak ingat bahwa perusahaan telekomunikasi harus memiliki capex tinggi dan intensif tinggi. Dari komitmen pengembangan yang dibuat dan pada kenyataannya, sudah cukup untuk membuat bukti bahwa Berca tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan layanan telekomunikasi kepada masyarakat, "kata Ridwan.

    Selain terkait pengembangan jaringan, dengan hadirnya Berca yang mengendalikan frekuensi 2300 Mhz 30 Mhz, Ridwan mengatakan bahwa negara memiliki peluang kehilangan potensi peningkatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang lebih besar jika dibandingkan dengan frekuensi BWA dilelang lagi untuk operasi seluler, dan ini pada akhirnya juga akan berguna untuk mendukung keuangan negara, mengingat bahwa Kementerian Keuangan saat ini membutuhkan pajak dan pendapatan PNBP untuk mendukung program pemerintah.

    "Frekuensi yang ditempati oleh penyelenggara BWA saat ini (baik kosong dan ditempati oleh Berca) adalah sebesar apa yang dimenangkan Telkomsel pada 2017, di mana pada 2017 Telkomsel membayar Rp3 triliun. Tahun berikutnya Telkomsel membayar PNBP ke negara sebesar Rp. 1 triliun , "jelas Ridwan.

    Pada 2017 dan 2018 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil mencatat PNBP tertinggi, mencapai Rp17,8 triliun dan Rp17,7 triliun. Sedangkan pada 2016 PNBP dari sektor Komunikasi dan Informasi hanya Rp14,7 triliun. Ini diperoleh dari kegiatan pemerintah yang melelang frekuensi 2,3 GHz untuk seluler pada tahun itu. Angka ini tidak termasuk kenaikan pajak dan jenis PNBP lainnya, mengingat operator seluler memiliki skala bisnis yang lebih besar (pendapatan dan biaya) dibandingkan dengan operator BWA.

    Ridwan berharap bahwa Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate dapat meningkatkan kebijakan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara dengan segera mencabut alokasi frekuensi penyedia BWA 2.3 yang tidak optimal dalam penggunaan dan segera melelang frekuensi 2300 Mhz sehingga bahwa frekuensi ini dapat digunakan secara optimal untuk melayani masyarakat dan PNBP sektor Komunikasi dan Informasi dapat dipertahankan.

    Artikel Terbaru

    Apple Watch Masa Depan Dibekali Fitur Pendeteksi Gerakan Otot

    Jakarta - Sebagai arloji pintar Apple Watch, ia didukung oleh fitur yang cukup bagus, salah satu fitur yang tertanam di Apple Watch 4, yaitu...

    Shopee Raup 138 Juta Transaksi di Q3 2019

    Jakarta - Shopee mengklaim bahwa pada kuartal ketiga 2019, ia memperoleh 138 juta transaksi dengan rata-rata 1,5 juta transaksi per hari."Kuartal terakhir kami memiliki...

    YouTube Music, Cara Baru Cari Lagu ‘Tidak Dikenal’

    Jakarta, Seluler. ID - Mencari lagu seringkali merupakan teka-teki tersendiri. Di masa lalu, setidaknya Anda harus tahu judul lagu atau penyanyi untuk mengetahui semua...

    Artikel Terkait

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here